Hukum Pertanahan HPL/BOT dan Legal Investasi Aset BUMN

Thu, Nov 21, 2019 8:00 AM Hotel Mulia Yogyakarta

PM

 

Pendahuluan

Status tanah yang berupa Hak Pengelolaan atau HPL biasanya hanya dibebankan oleh tanah milik negara. Pemanfaatan lahan negara tersebut seringkali tidak menarik bagi sebagian pihak mengingat tanah tersebut memiliki waktu yang terbatas dan juga tidak bisa diperjualbelikan.

Skema pemanfaatan tanah dengan alas hak HPL tersebut sebetulnya dapat dilakukan dengan model kerjasama Build Operation Transfer/BOT yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). Skema pembangunan BOT dalam Permendagri 19/2016 dikenal dengan istilah Bangun Guna Serah (BGS).

Dalam praktenya pemanfaatan tanah dengan skema BOT ini banyak yang salah kaprah hingga menimbulkan masalah baru, misalnya dalam klausul perjanjian tidak ada tertera penyerahan bangunan yang sudah selesai dan pengelolaannya diserahkan kepada siapa, atau mengenai kewajiban biaya perpanjangan dan masalah lingkungan yang dibebankan kepada siapa.

Masalah lain terkait Optimalisasi aset, optimalisasi aset merupakan pekerjaan rumah perusahaan terutama BUMN yang tak mudah direalisasikan, kendalanya banyak; mulai dari pemahaman terhadap regulasi, pengalaman, organisasi/sdm perusahaan dan lain-lain.

Optimalisasi aset dapat dilakukan melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Namun, mitra itu harus mampu mengoptimalkan nilai perusahaan berdasarkan asas transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan dan kewajaran, yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing BUMN.

Dalam prakteknya, banyak perusahaan BUMN yang melakukan optimalisasi aset khawatir aksi bisnisnya menyalahi aturan karena faktor regulasi yang multi tafsir. Misalnya saja mengenai kewenangan direksi dalam menyusun SOP pemanfaatan aset aturannya berdasarkan yang ditetapkan oleh direksi seperti tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen BUMN Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman kerjasama BUMN. Yang terakhir PerMen BUMN No. PER-03/MBU/08/2018 & PER-04/MBU092017 tentang Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

Untuk itu dari sejak awal perencanaan pengelolaan aset perlu ada pemahaman mengenai exit strategy investmet yaitu sebuah program berkelanjutan untuk mengembalikan nilai suatu aset menjadi berdayaguna kembali atau cara perusahaan menghindari resiko yang bisa muncul dalam proses pemanfaatan aset tersebut

BENEFITS
  • Peserta dapat memahami dan mengerti cara menyelesaikan masalah masalah pokok yang sering muncul dalam Hukum Pertanahan HPL/BOT dan Kepemilikan Asing
  • Peserta memahami dan dapat memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah Hukum Pertanahan HPL/BOT dan Kepemilikan Asing
  • Peserta akan mendapatkan informasi utuh dari sisi peraturan dan marketing aspect terkait; proses pemanfaatan aset milik negara, proses revaluasi, utilisasi, serta optimalisasi
  • Peserta akan belajar mengenai strategi pengeloaan asset yang efektif dan kaitannya dengan investasi properti.
Siapa Yang Hadir
  • Commisioner Perusahaan Properti BUMN
  • Board Of Director Perusahaan Properti BUMN
  • Commisioner Perusahaan Konstruksi BUMN
  • Board Of Director Perusahaan Konstruksi BUMN
  • Commisioner Perusahaan Perbankan BUMN/D
  • Commisioner Perusahaan BUMN
  • Board Of Director Perusahaan BUMN
  • Owner Perusahaan Properti Nasional
  • Profesional di Perusahaan Properti Nasional

SYLABUS ACARA

Materi Outline Materi Target yang Ingin Dicapai
“Hukum Pertanahan Properti”
  • Pemahaman status tanah
  • Prosedur peralihan Hak untuk HPL, HGB dan Hak Pakai
  • Mekanisme kerjasama pemanfaatan tanah HPL
  • Peserta memahami secara menyeluruh aspek hukum pertanahan properti
“Studi Kelayakan Pemanfataan Aset Tanah Hpl”
  • Tahapan studi kelayakan pemanfaatan aset HPL
  • Penentuan dan pengembangan produk properti
  • Skema perhitungan pemanfaatna aset kerjasama
  • Peserta memahami tahapan studi kelayakan pemanfaatan aset tanah HPL untuk bisnis properti
“Aspek Legal dalam Kerjasama Pendayagunaan Aset”
  • Dasar-dasar pelaksanaan hasil highest and best used
  • Proses bisnis pemanfaatan aset atau optimalisasi aset dan manajemen bisnis yang perlu disiapkan
  • Exit strategy investment dalam kerjasama pemanfaatan aset
  • Peserta mendapatkan pemahaman mengenai exit strategy investment pemanfaatan land bank dan pendayagunaan aset yang terbaik dari pelaku yang sudah melakukan kegiatan yang sama.
“Case Study ; Pola Kerjasama Pendayagunaan Aset”
  • Diskusi dan presentasi kelompok mengenai oprtimalisasi asset negara, mulai dari pengurusan perijinan dan legalitas, perencanaan & pelaksanaan pemanfaatan asset
  • Peserta mendapatkan informasi dari pengalaman terbaik perusahaan yang melakukan manajemen aset yang baik serta mendapatkan kiat-kait khusus mengelola aset.

Get Free E-Book