ReincoNews — Janji ambisius “Program 3 Juta Rumah” semakin tak tentu arah. Sejak berdirinya Kementerian PKP setahun lalu penyerapan anggaran sangat rendah. Imbasnya isu 3 juta perumahan yang digaungkan presiden Prabowo semakin jauh dari harapan, target penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini seakan semakin redup dalam kebingungan.
Jika ditelisik masalah utama bukan pada pendanaan, melainkan pada belum terurainya masalah pertanahan, mahalnya biaya perizinan dan kerumitan birokrasi yang dihadapi para pelaku penyedia perumahan rakyat. Di banyak daerah, proses izin pembangunan perumahan bisa memakan waktu berbulan-bulan—bahkan bertahun-tahun—karena praktik “oknum pertanahan” dan tumpang tindih regulasi. Akibatnya, developer kecil menengah yang seharusnya menjadi ujung tombak program perumahan rakyat ini justru tersingkir.
Masalah pembiayaan untuk konsumen pun tak kalah pelik. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sering kali tersendat di sisi perbankan, terutama bagi masyarakat informal tanpa slip gaji tetap. Dari sisi pembiayaan ini pemerintah lalu meluncurkan KUR Perumahan program yang sulit dipahami, karena ini jelas akan berpretensi merusak ekosistem pembiayaan perumahan yang sehat, KUR Perumahan malah akan menambah panjang deretan masalah kredit macet dan tentunya target group akan melenceng ke orang-orang yang sudah memiliki reputasi perbankan.
Untuk meningkatkan volume penyediaan perumahan hingga mampu mencapai 3 juta rumah memang cukup menantang, perlu strategi jitu. Salah satu solusi yang realistis adalah memaksimalkan lahan pemerintah untuk hunian vertikal. Vertical residential di lahan strategis milik negara akan jauh lebih efektif dan solutif membantu penyediaan hunian diperkotaan.
Kolaborasi dengan asosiasi seperti REI dan Apersi pun mutlak diperlukan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Asosiasi memiliki jaringan pengembang dan pengalaman teknis untuk menggarap proyek perumahan yang menjadi kerjaan sehari-hari.
Program 3 juta rumah hanya akan jadi slogan tanpa political will yang nyata. Untuk itu Kementerian PKP tidak perlu janji muluk, bekerjalah secara terukur dan cerdas. Diperlukan pemahaman yang utuh menyeluruh terhadap isu perumahan dan permukiman; kolaborasi lintas sektor dari kementerian PKP, BPN/ATR, BUMN, hingga swasta—untuk memastikan akselerasi program perumahan, menjadikan aset negara untuk perumahan rakyat, menyiapkan basis hunian komunitas, juga mendorong perumahana swadaya itu semua perlu pemahaman dari seorang Menteri PKP yang bergerak sepenuh hati.
Ditambah lagi tantangan Menteri PKP ini semakin berat setelah, Menteri Kordinasi Perekonomian mengumumkan program 3 juta rumah ini tidak masuk ke program strategis nasional (PSN) pada tahun 2026 (Kompas, 11/10/25), juga Menteri Keuangan Purbaya melakukan sidak ke Kementerian PKP (Selasa/14) yang mengultimatum akan menarik anggaran kementerian diakhir bulan November 2025 jika tidak ada program yang berjalan.
Padahal sebelumnya program 3 juta perumahan ini menjadi target PSN yang sangat diperhatikan presiden Prabowo. Kondisi ini tentunya semakin menyudutkan Kementerian PKP, yang kini harus bekerja tanpa payung politik dan fiskal yang kuat untuk melanjutkan amanat besar penyediaan hunian rakyat.
Tanpa dukungan Kementerian Keuangan dan hilangnya status PSN, akses terhadap sumber pendanaan, percepatan perizinan lintas lembaga, dan koordinasi antarinstansi akan semakin terbatas. Hal ini berpotensi memperlambat program 3 juta rumah dan Kementerian PKP akan kembali menghadapi tantangan berat karena tidak ada jaminan regulatif maupun fiskal yang mendukung keberlanjutan program 3 juta rumah.
Ironisnya, setelah satu tahun menjabat, Menteri PKP belum menunjukkan kinerja konkret yang mampu memulihkan kepercayaan publik sekaligus kerja nyata merumahkan rakyat. Tidak ada terobosan kebijakan, tidak ada percepatan signifikan di lapangan, dan tidak tampak arah baru yang menandai perubahan paradigma sektor perumahan. Jika kondisi ini dibiarkan, maka program tiga juta rumah bukan hanya tertunda tetapi bisa sepenuhnya akan hilang terkubur. Maka pertanyaanya kemana Menteri PKP?
Oleh : Illham M. Wijaya, SE,. M.PWK
