ReincoNews – Selama hampir dua dekade sejak tahun 2008, sektor properti terus mengalami tantangan yang cukup serius mulai dari krisis global, regulasi pajak yang fluktuatif, kebijakan perizinan yang berbelit, isu pertanahan yang masih menyisakan masalah daan pembiayaan konsumen yang belum sepenuhnya meringankan.
Meskipun sempat mengalami periode booming pada 2013–2016 dengan ditandai dengan munculnya banyak proyek komersial dan residensial berskala besar, tren setelahnya menunjukkan perlambatan yang konsisten. Antara 2017 sampai dengan 2025, industri properti tambah terpuruk ditambah masa Pandemi Covid -19 dan kondisi ekonomi sekaraang ini lebih banyak bergerak dalam fase jenuh: suplai berlebih, daya beli masih belum membaik meski ada beberapa proyek yang berhasil diserap pasar sifatnya hanya kasuistik dan mayorita user dan investor memilih menunggu arah.
Namun, bagi yang paham bisnis properti kondisi ini merupakan siklus properti yang akan berubah menuju kepada kondisi yang menguntungkan. Dan kini, tanda-tanda itu terlihat, fase pemulihan (recovery) mulai tampak. Kini, pada 2025 menuju 2026, indikator pemulihan mulai nyata: harga sewa perlahan naik, pengembang mulai membeli tanah, dan investor mulai akumulasi aset karena valuasi berada di titik rendah. Secara teori siklus, fase ini menandai babak awal dari recovery stage.
Sinyal paling menarik datang dari kebijakan fiskal terbaru pemerintah. Menteri Keuangan melalui Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kebijakan pada september 2025 untuk sektor properti akan ada pembebasan PPN DTP hingga 100% untuk pembelian maupun pembangunan rumah, subsidi bunga KPR 10%, serta subsidi kredit modal kerja perbankan sebesar 5%. Artinya, pengembang akan banyak kemudahan baik dari sisi pembangunaan dan pembiayaan modal kerja begitu juga dengan konsumen tidak lagi dibebani pajak baik nama, pajak pembelian dengan begitu beban pajak turun, bunga ringan, dan likuiditas perbankan meningkat — kombinasi yang jarang terjadi dalam satu waktu. Kebijakan ini bukan hanya stimulus, tetapi sinyal politik ekonomi bahwa pemerintah melihat properti sebagai lokomotif pemulihan nasional.
Faktor eksternal juga memperkuat arah pemulihan. Bank-bank sentral Asia mulai menurunkan suku bunga acuan, memberi ruang bagi sektor keuangan domestik untuk menurunkan bunga kredit. Likuiditas global membaik, sementara sentimen pasar mulai pulih seiring stabilitas politik pasca-Pemilu. Dalam konteks ini, tahun 2026 menjadi tahun yang sangat strategis, saat peluang investasi properti terbuka luas bagi mereka yang berani bergerak lebih awal.
Bagi pelaku usaha, sinyal ini harus dibaca cepat. Sektor hunian landed. apartemen dan properti komersial akan kembali menggeliat paada tahun 2026 seiring perbaikan daya beli masyarakat yang berefek domino pada seluruh ekosistem properti diantaranya; pengembang akan mulai ekspansi, vendor bahan bangunan akan produksi, konsultan akan kembali mendapat order, tenaga kerja konstruksi mulai terserap, dan UMKM pendukung kosntruksi akan menggeliat. Dalam istilah siklus ekonomi, inilah momen “bottom to rise” fase di mana keputusan hari ini akan menentukan posisi dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Namun, secercah peluang di sektor properti tahun 2026 ini harus didukung oleh kebijakan lintas sektor di pemerintahan — terutama di bidang pertanahan, yang masih menjadi problem utama bisnis properti di Indonesia. Biaya informal yang tinggi serta praktik-praktik tidak sesuai aturan dari oknum birokrasi masih membebani proses produksi dan menggerus kepercayaan investor. Selain itu, perizinan perlu dibenahi agar lebih transparan, cepat, dan terintegrasi dengan tata ruang serta zonasi daerah.
Di sisi lain, peran Menteri PKP sebagai pimpinan sektor properti nasional harus lebih nyata dan terarah. Kementerian ini seharusnya mampu mengoordinasikan berbagai kebijakan sektoral, bukan sekadar hadir secara administratif. Selama ini, kinerja Kementerian PKP nyaris tidak terlihat, padahal sektor properti membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan visi pembangunan yang jelas.
Kondisi investasi properti pada tahun 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi para pengembang (developer), ini adalah momentum untuk berbenah dan menyiapkan strategi baru dalam menangkap peluang pasar yang mulai pulih. Bagi Kementerian PKP, yang hingga kini belum menunjukkan prestasi nyata, tahun 2026 menjadi ujian untuk mampu tampil sebagai lokomotif sektor properti dan memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Bagi perbankan, tuntutannya jelas: menyalurkan kredit kepemilikan rumah dan pembiayaan modal kerja secara profesional, tepat sasaran, dan tidak berbelit. Sementara itu, bagi konsumen, kemudahan memperoleh hunian yang layak dan terjangkau harus menjadi hasil konkret dari seluruh kebijakan dan sinergi tersebut
Oleh Ilham M. Wijaya, SE,.M.PWK
